bulat.co.id - Komisaris daerah lll PP Pmkri menolak keras terkait adanya kampanye hitam dalam momentum pemilu serentak tahun 2024. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang membagikan selebaran tolak politik dinasti di 800 kampus di 35 provinsi di indonesia.Salah satunya di universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan, pada hari kamis 11/1/2024, yang berakhir diamankan oleh panwas.
Aksi ini tidak bisa dibenarkan, selain berdampak pada menurunya kualitas demokrasi, gerakan ini juga akan berdampak pada konflik yang bermuara pada munculnya polarisasi dan pecah belah diantara masyarakat kita.Komisaris daerah lll pmkri, Bonifasius Norung mengatakan, Mahasiswa sebagai kaum intelektual harus menjadi bagian dari kelompok yang pro aktif dalam menyukseskan pemilu yang aman dan damai di tahun 2024, hal bisa di gambarkan dari narasi yang dibangun dalam ruang publik maupun ketika terlibat lansung dilapangan."Dalam politik perbedaan pilihan dan kepentingan adalah hal yang normal, tetapi berbagai perbedaan ini jangan kita bawa pada ruang-ruang konflik yang tidak produktif bagi kemajuan bangsa dan negara.
Pemilu harus dijadikan ruang untuk menguji gagasan-gagasan yang di bawa oleh para calon-calon, agar kita semua bisa dengan bijak dan jerni dalam menentukan pilihan politik," ucap pria yang akrab disapa Boni.
"0leh karena itu, sangat diharapkan adanya tindak tegas dari pihak yang berwenang, sekaligus menjalankan pengawasan yang lebih ketat lagi dalam waktu kedepan. Sehingga kampanye hitam yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa ini tidak terjadi lagi, apalagi kita sudah semakin dekat dengan puncak pesta demokrasi yang dilaksanakan tepat pada tanggal 14/2/2024," tutup Boni.