bulat.co.id -
MADINA| Pengamat Hukum, Surya Wahyu DanielDalimunthe menduga
Wakil Bupati (Wabup)
Mandailing Natal (Madina), Atika AzmiUtammi,
lakukan pelanggaran undang-undang
lalu lintas nomor 22 tahun 2009.
Hal ini diungkapkan Surya menanggapipemakaian plat merah nomor polisi BB 2 R di mobil merk Pajero putih yang tidakterdaftar sebagai mobil dinas Wabup Madina.
Baca Juga :Sempat Dikabarkan Menghilang, Ini Kata Wakil Bupati Madina Terkait Keberadaan Mobil Dinas"Penggunaan Plat Merah itu tidakbisa seenaknya. Walaupun dia pejabat, apalagi dia pejabat yang diberikan amanaholeh rakyat. Sudah jelas tercantum dalam undang-undang lalu lintas terkaitperaturan penggunaan plat polisi. Ini sudah pelanggaran," jelas Surya Wahyukepada wartawan melalui WhatsApp, Kamis (27/7/23).
Ketua Korps Advokat Alumni UMSU(KOUM) ini menilai sebagai pejabat Publik, Wabup Madina seharusnya memberikancontoh yang baik untuk masyarakat baik di Madina maupun di Sumatera Utara danIndonesia secara umum.
Dia mengatakan, apapun yang menjadialasan Wabup menggunakan plat merah atau plat kedinasan di mobil yang tidakterdaftar itu adalah salah.
Baca Juga :Biaya Rental Mobnas Wakil Bupati Madina Rp170 Juta Pertahun"Salah. Apapun alasannya, Wabuptidak bisa sembarangan menukar pindahkan plat dinas yang dimilikinya. Harus adapemberitahuan ke pihak Polda atau Polres melalui Samsat. Jangan mentang-mentangWabup bisa sesuka hati," tegasnya.
Selain undang-undang lalu lintas,Surya Wahyu menduga Wabup melanggar Peraturan Polri nomor 7 tahun 2021 yangmengatur tentang kendaraan bermotor, baik warna plat maupun fungsinya. Karenaitu, dia berharap Wabup Madina bisa lebih menurunkan egonya sebagai pejabatdaerah.