bulat.co.id -Pemerintah
Indonesia menggalakkan
transformasi digital guna mempercepat pemulihan ekonomi. Namun persoalan
keamanan siber menjadi hal yang perlu jadi sorotan.
Transformasi digital untuk mempercepat pemulihan ekonomi ini menjadi agenda utama yang diangkat KTT G20 beberapa waktu lalu. Indonesia selaku Presidensi G20, menyikapi bahwa ekonomi digital adalah kunci masa depan, sebagai pilar ketahanan ekonomi dan menyumbang 15,5% PDB global.
Melalui ekonomi digital dan transformasi digital, perekonomian Indonesia akan terbuka untuk potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, terutama di sektor-sektor seperti keuangan, manufaktur, dan layanan.
Baca Juga:
BI Sebut ULN Indonesia Berkurang Lagi
Akan tetapi, dengan meningkatnya perekonomian digital, risiko keamanan siber juga meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, keamanan siber (cybersecurity) tidak hanya menjadi ancaman yang berkembang pesat, tetapi menjadi pertimbangan yang semakin penting bagi hampir setiap perusahaan dan pemerintah (kementerian/lembaga/instansi) di Indonesia.
Novel Ariyadi selaku Director, Data Privacy & Protection, BDO - Advisory menilai masih banyak perusahaan dan lembaga pemerintahan yang masih belum menyadari pentingnya membangun kepercayaan sektor digital.
"Padahal dengan semakin pesatnya penggunaan teknologi dalam bisnis dan juga kehidupan sehari-hari, risiko keamanan serta pelanggaran hukum bidang siber selalu mengintai," ujar Novel dalam webinar Cybersecurity and Privay Outlook 2023, seperti dilansir dari detikFinance, Minggu (18/12/2022).