bulat.co.id -MEDAN I Masyarakat Sumatera Utara (Sumut) berharap dapat memperoleh pelayanan publik yang mudah, cepat, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli).
Sebagai respon terhadap harapan masyarakat ini, Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI) Sumut telah menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang bersih dan transparan.
Pada hari Senin (2/9/2024), MAPI Sumut telah menggelar audensi dengan Irwasda Polda Sumut, Kbp Nanang Masbudhi, guna membahas upaya menciptakan Sumut bebas dari praktik pungli pada sektor pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua MAPI Sumut, Dr. H. OK Henry MSi, telah menegaskan bahwa pihaknya akan menyelenggarakan sosialisasi mengenai bahaya pungli dan cara-cara untuk mencegahnya.
Sebagai sebuah organisasi yang dibentuk pada 10 Januari 2019, MAPI Sumut merupakan under bow Satgas Sahabat Pungli yang didukung oleh berbagai payung hukum, termasuklah Perpres 87 tahun 2016 pasal 12.
Lebih lanjut, MAPI merupakan organisasi yang memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
MAPI Sumut telah menyatakan kesiapannya untuk menyusun program pencegahan pungli yang inovatif dan berbasis pada kondisi Sumatera Utara.
MAPI Sumut juga selalu siap untuk bersinergi dengan pihak kepolisian dalam menciptakan Sumut yang bersih dari praktik pungli.
Irwasda Polda Sumut, Kbp Nanang Masbudhi, menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pungli dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan pungli.
Diharapkan kerja sama antara MAPI Sumut dan Polda Sumut dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan praktik pungli di Sumatera Utara.
Menjadi bersih dari praktik pungli adalah suatu harapan masyarakat Sumut, untuk itu perlu peran serta yang aktif dari masyarakat dan instansi pemerintah untuk memberantas praktik pungli ini. MAPI Sumut dan Polda Sumut siap bersinergi dalam menjalankan tugas ini.