bulat.co.id - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (
Madina) kembali meraih prestasi dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (
WTP).
Opini WTP ini diraih berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Utara (Sumut).
Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution dan Ketua DPRD Madina H Erwin Efendi Lubis di Kantor BPK Sumut, Medan, Selasa (28/5/2024).
Turut hadir Sekda Madina Alamulhaq Daulay, Inspektur Madina Rahmad, Asisten I Setdakab Madina Sahnan Pasaribu, dan Kaban BPKAD Yas Adu Zakirin.
Opini WTP ini menjadi yang ke-2 kalinya diraih oleh Pemkab Madina, dimana sebelumnya opini WTP pertama diperoleh atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022.
Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution mengatakan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergitas semua pihak terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang baik dan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) oleh BPK RI.
"Ini kita bangga, namun tidak berpuas diri. Maka dari itu kami atas nama Pemkab Madina mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah termasuk lembaga legislatif," kata Atika.
Atika juga menyampaikan terimakasih kepada DPRD Kabupaten Madina atas kerjasama dan kolaborasi yang baik. Dengan kerjasama dan kolaborasi, mampu mempertahankan qopini WTP.
"Untuk meraih WTP sangat sulit, mempertahankannya juga lebih sulit," kata Atika.
Untuk perbaikan kedepan, kata Atika, tentu sesuai dengan buku yang diterima akan menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan.
"Bagaimana kita menjadi lebiqh akuntabel sehingga setiap rupiah yang ada ini lebih terasa manfaatnya," lanjut Atika.
Sementara itu, Ketua DPRD Madina H Erwin Efendi Lubis mengatakan catatan yang diberikan oleh BPK akan menjadi motivasi. Dengan catatan itu, akan menambah wawasan dan kewaspadaan pemerintah.
"Dalam hal ini pemerintah akan monitor agar tahun yang akan datang lebih baik dan kita mendapatkan catatan kesalahan yang lebih sedikit daripada tahun ini," kata Erwin.
Erwin juga setuju bahwa setiap rupiah semestinya harus lebih berarti untuk kesejahteraan masyarakat.
"Saya yakin pemerintah betul-betul ingin melaksanakan itu melalui kolaborasi dengan semua pihak, semoga WTP tak pernah hilang dari Madina," katanya.