bulat.co.id - Lambanya proses pembuktian dugaan pemalsuan surat tugas dr. AK, baik yang ditangani oleh Polres Mandailing Natal (
Madina) atau Inspektorat
Madina ini akan memberikan efek buruk bagi Pemerintah Kabupaten Madins.
Hal ini dinilai oleh tokoh pemuda asal Roburan, Wadih Al-Rasyid.
Menurut Aktivis HMI ini, proses pembuktian dugaan pemalsuan surat tugas dr. AK yang dilaporkan oleh Ketua DPD Pemuda Lira Madina, Asron ini seharusnya sejak jauh hari sudah selesai.
Bahkan, seharusnya saat ini pihak Polres Madina sudah bisa menetapkan siapa saja tersangkanya.
"Namun, kita tahu bahwa ini ada tekanan kekuasaan. Jujur saja, kredibilitas seorang Wakil Bupati, Atika Azmi Utammi dipertaruhkan dalam pengungkapan dugaan pemalsuan ini," tegas Wadih di Panyabungan, Kamis (13/6/2024).
Wadih menilai, Kapolres Madina, AKBP Arie Sopiandi Paloh terkesan terlalu berhati-hati dalam kasus dugaan pemalsuan ini.
Sehingga dia memberikan ruang gerak untuk penyidik dalam melakukan pembuktian.
Bahkan, mahasiswa S-2 UIN Syarif Hidayatullah ini menilai dengan mengembalikan penyelidikan dugaan kasus pemalsuan surat tugas ini ke Inspektorat membuktikan Kapolres tak serius menyelidiki kasus ini.
"Bahkan hingga kini, kami masyarakat Madina menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat pun terkesan diam. Ada apa ini? Benerkah dugaan Wakil Bupati menggunakan intervensinya?" tanya Wadih.
Walaupun begitu, Wadih masih menaruh harapan besar kepada pihak Polres Madina.
Dirinya yakin Kapolres Madina bukan orang yang mudah diintervensi.
"Tambang Ilegal di Kotanopan sudah dibereskan Kapolres. Saya yakin dan percaya secepatnya Kapolres akan buka dugaan pemalsuan ini," tutur Wadih.
Selain itu, Wadih pun berharap Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi yang merupakan kakak kandung dr. AK bisa legowo dan transparan dalam kasus dugaan pemalsuan ini.
Agar semua masyarakat Madina bisa percaya dan memberikan kepercayaan kembali kepada beliau untuk memimpin Madina kembali.