bulat.co.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny GPlate telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi base transceiverstation (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti)Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Penetapan Johnny sebagai tersangka ini bermula dari proyekinfrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 BaktiKominfo tahun 2020-2022. Proyek ini sejatinya untuk membantu masyarakat dipelosok yang tidak kesulitan untuk mengakses internet, turut bisa berselancardi dunia maya seperti daerah lainnya.
Baca Juga: PKS Pastikan Kasus Johnny G Plate Tidak Mempengaruhi Koalisi
Dilansir dari detikcom, Jumat (19/5/23), BTS 4G merupakantower telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perantikomunikasi dan jaringan operator. Dengan adanya BTS 4G di wilayah masyarakat,pengguna bisa mengakses internet.
Kominfo melalui Bakti mengatasi kesenjangan akses internetini dengan membangun BTS 4G di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).Menggunakan skema kerja sama operasi (KSO), Bakti menggandeng mitra penyediauntuk membangun infrastruktur internet tersebut.
Pembangunan infrastruktur BTS 4G yang dilakukan dalam duatahap ini, ditargetkan dapat didirikan di 7.904 lokasi wilayah 3T. Seharusnyaproyek ini rampung pada tahun 2022.
Sedangkan untuk pengadaan paket 1, 2, 3, 4, dan 5,pembangunan infrastruktur tersebut, Bakti Kominfo menggandeng Fiberhome, TelkomInfra, Multitrans Data, Aplikanusa Lintasarta, Huawei, SEI, IBS, dan ZTE.
Penyelenggaraan proyek ini terdiri dari lima paket kontrakpayung untuk tahun anggaran tahun 2021 sampai dengan 2024, yang terdiri dariunsur capital expenditure dan operational expenditure seluruhnya sejumlah Rp28,3 triliun, yang akan didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen universalservice obligation (USO).
Selain dana yang berasal dari USO, bahwa sebagian danalainnya berasal dari alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektorKominfo dan Rupiah Murni (RM).
Namun, dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan terbuktibahwa para tersangka telah merekayasa dan mengkondisikan sehingga di dalamproses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat sehingga padaakhirnya diduga terdapat kemahalan harga yang harus dibayar oleh negara.