bulat.co.id -
JAKARTA | Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menantang Bawaslu agar memberi sanksi pada
Gibran atas pelanggaran yang telah dilakukan.
Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka disebut melanggar aturan karena bagi-bagi susu gratis di area car free day (CFD) Jakarta.
"Silakan Bawaslu kalau memang menyatakan bahwa paslon tertentu melanggar ya ditindak, jangan hanya menyatakan melanggar tapi konsekuensinya seperti apa? Supaya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam penegakan demokrasi dan menegakkan aturan main," kata Juru Bicara (Jubir) TPN Ganjar-Mahfud, Achmad Baidowi (Awiek), Jumat (5/1/24).
Menurut Awiek, masyarakat menunggu tindak lanjut dari putusan Bawaslu yang menyatakan Gibran melanggar aturan. Termasuk soal sanski untuk Gibran agar Pemilu 2024 berjalan fair.
"Wasit bertindak sebagai wasit, panitia bertindak sebagai panitia. Dan terhadap pelanggaran pelanggaran ya tentu ada sanksinya, sanksinya sesuai dengan tingkat kesalahannya itu sudah semuanya diatur di undang-undang," ucapnya.
Jubir TPN Ganjar-Mahfud lainnya, Imam Priyono mengapresiasi keputusan Bawaslu Jakpus yang menyatakan Gibran melanggar aturan. Menurutnya putusan itu bak angin segar pemilu yang jujur dan adil.
"Hal ini memberi angin segar bahwa pemilu bisa berjalan jujur dan adil. Dan ke depan kami bersama masyarakat akan terus mengawal putusan ini agar bisa menjadi pelajaran dan menjaga marwah dari pemilu," ujar Imam.
Sebelumnya, Bawaslu Jakpus memutuskan kegiatan bagi-bagi susu gratis yang dilakukan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, di area car free day (CFD) Jakarta melanggar Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016.
"Merekomendasikan temuan dengan nomor register 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tentang adanya kegiatan pembagian susu oleh cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada warga yang berada di wilayah CFD Jakarta Pusat tanggal 3 Desember 2023 yang telah diregister pada tanggal 11 Desember 2023, sebagai pelanggaran hukum lainnya," bunyi Surat Pemberitahuan tentang Status Temuan itu.
Surat tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakpus Christian Nelson Pangkey tertanggal 3 Januari 2024 di Jakarta.